Ginandjar Kartasasmita

Ketua Dewan Perwakilan Daerah ke-1Masa jabatan
1 Oktober 2004 – 1 Oktober 2009Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan, dan Industri Indonesia ke-6Masa jabatan
14 Maret 1998 – 27 September 1999PresidenSoeharto
B. J. HabibieMenteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia ke-5Masa jabatan
17 Maret 1993 – 21 Mei 1998PresidenSoehartoMenteri Pertambangan dan Energi Indonesia ke-8Masa jabatan
21 Maret 1988 – 17 Maret 1993PresidenSoehartoAnggota Dewan Pertimbangan PresidenMasa jabatan
25 Januari 2010 – 20 Oktober 2014PresidenSusilo Bambang YudhoyonoKetua DewanEmil Salim Informasi pribadiLahir9 April 1941 (umur 83)
Bandoeng, Hindia BelandaKebangsaanIndonesiaPartai politikIndependenSuami/istriYultin HarlotinaAnak4, termasuk Agus Gumiwang KartasasmitaOrang tuaHusein Kartasasmita
Ratjih NatawidjajaAlma materInstitut Teknologi Bandung
Tokyo University of Agriculture and Technology
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara
Sekolah Dasar Perwira
Sekolah Staf dan Komando Angkatan UdaraPekerjaanTentara
PolitisiKarier militerPihakIndonesiaDinas/cabang TNI Angkatan UdaraMasa dinas1967–1994Pangkat Marsekal Madya TNINRP500779SatuanKorps Teknik

Sunting kotak info • L • B

Marsekal Madya TNI (Purn.) Prof. Dr. Ir. H. Ginandjar Kartasasmita, M.Eng. (lahir 9 April 1941) adalah seorang politikus Indonesia yang pernah menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Sebelumnya ia menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah dan beberapa kali menjadi menteri.

Pendidikan

Ginandjar memiliki ayah bernama Husein Kartasasmita dan ibu bernama Ratjih Natawidjaja. Ia bersekolah di Kolese Kanisius di Jakarta. Seringnya bergaul dengan mahasiswa berkebangsaan dan latar belakang agama lain memicu nasionalismenya. Setelah satu tahun belajar di Institut Teknologi Bandung (ITB), ia dianugerahi beasiswa ke Universitas Pertanian dan Teknologi Tokyo, tempat ia belajar teknik kimia (kimia industri) dari tahun 1960 hingga 1965.

Sekembalinya ke Indonesia pada tanggal 15 Oktober 1965 setelah kudeta militer yang gagal, Ginandjar bekerja di Komando Operasi Tertinggi (KOTI) militer selama satu tahun.^[1] Pada tahun 1967 menjabat sebagai Staf Direktorat Jenderal Penelitian dan Pengembangan TNI Angkatan Udara, dan pada tahun 1968–1971 menjadi Kepala Bagian Penelitian Biro Analisis dan Perundang-undangan Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.^[2] Dia adalah profesor tamu di Universitas Waseda.

1. STIA-LAN, Jakarta (1970—1980)
2. Sekolah Dasar Perwira (1966—1967)
3. Sekolah Ilmu Siasat (1968)
4. Sekolah staf komando Angkatan Udara (1974)

Doktor HC dalam bidang ekonomi dari Takushoku University, Tokyo. Orasi "Indonesia Menyongsong Abad Ke-21" (10 Mei (1994) Doktor HC dalam bidang jasa publik dari Northeastern University, Boston (18 Juni 1994) Doktor HC dalam bidang ilmu administrasi pembangunan dari Universitas Gadjah Mada dengan orasi "Pembangunan Menuju Bangsa yang Maju dan Mandiri" (15 April 1995) Universitas Brawijaya (Profesor) (1995)^[3]

Karier

Ginandjar telah aktif di dunia politik sejak tahun 1970-an ketika ia duduk di kabinet Soeharto. Ia selalu menyebut dirinya nasionalis, karena pengaruh orang tuanya yang sama-sama merupakan aktivis Partai Nasional Indonesia (PNI) sebelum Perang Dunia II.

Ginandjar menjabat sebagai Menteri Pertambangan dan Energi serta Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas.

Ia mendapat serangan sebagai bagian dari Orde Baru, namun ia berpendapat bahwa keanggotaannya di kabinet bersifat profesional. Ginandjar berkomentar, "Saya bagian dari sistem, tapi saya profesional di kabinet".

Ginandjar berperan mendorong Soeharto mengundurkan diri pada Mei 1998 ketika ia dan menteri lainnya menolak duduk di Kabinet Reformasi Pembangunan yang akan dibentuk oleh Presiden Soeharto. Ketika menjadi jelas bahwa akan sulit bagi Suharto untuk membentuk kabinet, presiden memilih mundur dan memilih wakil presidennya B.J. Habibie.

Pada bulan Oktober 2004, Ginandjar terpilih sebagai ketua pertama Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang baru dibentuk. Ia meraih 72 dari 128 suara dalam putaran kedua melawan Irman Gusman, yang bersama La Ode Ida menjadi wakilnya.^[4] Ia menyelesaikan masa jabatan lima tahunnya pada 1 Oktober 2009 dan digantikan oleh Irman Gusman.^[5]

1. G-5 Koti (1965-1966)
2. Staf Direktorat Jenderal Penelitian dan Pengembangan Angkatan Udara TNI AU (1967)
3. Kepala Bagian Penelitian Biro Analisis dan Perundang-undangan Sekretariat Kabinet (1968-1971)
4. Kepala Bagian Evaluasi Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri Sekretariat Kabinet (1971-1972)
5. Kepala bagian Antarnegara Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri Sekretariat Kabinet (1972-1976)
6. Anggota Dewan Komisaris PT Nurtanio (sekarang IPTN) (1976-)
7. Asisten Sekretaris Negara Urusan Administrasi Pemerintahan (1976-1978)
8. Asisten Menteri/Sekretaris Negara Urusan Administrasi Pemerintahan dan Administrasi Lembaga Pemerintahan Non-departemen (1978-1983)
9. Manggala GBHN (1978 -)
10. Sekretaris Sub Team GBHN, Team Pembina Penatar dan Bahan Penataran Pegawai RI (1978-)
11. Sekretaris Tim GBHN, Manggala GBHN
12. Anggota Tim Pengendali Pengadaan Barang/Peralatan Pemerintah
13. Menteri Muda Urusan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (1983-1988)
14. Ketua BKPM (1985-1988)
15. Ketua Umum Persatuan Renang Seluruh Indonesia (1987-1991)
16. Menteri Pertambangan dan Energi (1988-1993)
17. Anggota MPR/Badan Pekerja MPR (1982-1987, 1987-1992, 1993-1988) dengan catatan:
    • Ketua Panitia Ad Hoc I GBHN, BP MPR Tahun 1987/1988, 1992/1993
    • Ketua Komisi A, GBHN, Sidang Umum MPR Tahun 1988, 1993/Badan Pekerja MPR/RI (1982)
18. Guru Besar Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
19. Anggota Dewan Komisaris Pemerintah untuk Pertamina (1993-)
    • Penasihat Pimpinan Paripurna Dewan Koperasi Indonesia 1993-1998
20. Marsekal Madya TNI-AU (Purn.) (26 Januari 1994)
21. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS (1993-1998)
22. Wakil Ketua Dewan Pembina Persatuan Insinyur Indonesia (PII)
23. Ketua Kehormatan Dewan Pengurus Yayasan Angkatan Udara (YASAU)
24. Ketua Dewan Pembina Persaudaraan Bela Diri Kempo Indonesia (PERKEMI)
25. Ketua Kehormatan Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI)
26. Anggota Majelis Pembimbing Nasional Gerakan Pramuka
27. Anggota dan Pj. Ketua Dewan Penyantun Universitas Pancasila
28. Anggota Dewan Kurator Sekolah Tinggi Teknologi Dirgantara (STTD)
29. Ketua Dewan Penyantun Universitas Padjadjaran
30. Ketua Dewan Penyantun Universitas Darma Persada
31. Anggota Dewan Penyantun Universitas Siliwangi
32. Sekretaris Yayasan Amalbakti Muslim Pancasila
33. Ketua Fraksi ABRI di MPR (1997-2002)
34. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri Kabinet Pembangunan VII, merangkap Kepala Bappenas (16 Maret 1998-21 Mei 1998)
35. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri Kabinet Reformasi Pembangunan (1998-1999)
36. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI (1999-2004)^[6]
37. Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI (2004-2009)
38. Anggota Dewan Pertimbangan Presiden R.I. (2010-2014) ^[7]

Penangkapan korupsi

Pada akhir Maret 2001, jaksa penuntut negara mengeluarkan surat perintah penangkapan Ginandjar atas dugaan korupsi yang menimbulkan kerugian negara sebesar $24,8 juta. Penangkapannya tertunda karena dia dirawat di rumah sakit untuk pemeriksaan perutnya. Ia ditangkap pada tanggal 6 April 2001 di sebuah rumah sakit di Jakarta dan ditahan di pusat penahanan di kompleks Kejaksaan Agung. Dia membantah melakukan kesalahan dan mengatakan penangkapannya bermotif politik dan diperintahkan oleh presiden saat itu, Abdurrahman Wahid. Ginandjar menentang surat perintah penangkapan dan mencoba menuntut Kejaksaan Agung atas kesalahan penangkapan.^[8]

Ia menjadi tersangka kasus yang melibatkan PT Ustraindo Petro Gas, perusahaan milik putra tengah Soeharto, Bambang Trihatmodjo, dan perusahaan minyak dan gas milik negara, Pertamina. Ginandjar menjabat sebagai Menteri Pertambangan dan Energi ketika Pertamina membayar biaya pengembangan empat ladang minyak yang dilakukan Ustraindo, sedangkan Ustraindo secara kontrak diharuskan menanggung biaya tersebut. Pengaturan tersebut menimbulkan kerugian negara sebesar $18 juta. Jaksa penuntut mengatakan syarat-syarat kontrak bagi hasil antara pemerintah dan perusahaan diubah demi keuntungan Ustraindo sehingga menambah kerugian negara.

Ginandjar dibebaskan setelah sebulan. Ia mengakui sulit menghilangkan tuduhan korupsi karena ia merupakan bagian dari rezim Soeharto. “Mengatakan saya tidak korupsi sama seperti pepatah: 'Saya tidak memukuli istri saya.' Tidak ada seorang pun yang mempercayai Anda", katanya pada tahun 2001.^[9]

Kehidupan Pribadi

Ginandjar menikah dengan Yultin Harlotina, dan memperoleh empat orang anak, yaitu: Gita, Agus Gumiwang, Galih, dan Gaya.

Penghargaan

Dalam Negeri

•  Indonesia :
  • Bintang Republik Indonesia Utama (14 Agustus 1998)^[10]
  • Bintang Mahaputera Adipradana (10 Agustus 1987)^[11][12]
  • Bintang Jasa Pratama (5 Agustus 1982)^[13]
  • Bintang Yudha Dharma Pratama (1995)
  • Bintang Swa Bhuwana Paksa Pratama (1996)
  • Bintang Swa Bhuwana Paksa Nararya (1992)
  • Satyalancana Kesetiaan XXIV Tahun (1990)
  • Satyalancana Kesetiaan XVI Tahun (1983)
  • Satyalancana Kesetiaan VIII Tahun (1978)
  • Satyalancana Wira Karya (1973)
  • Bintang Legiun Veteran RI (1993)

Luar Negeri

•  Kuwait :
  • Order of Kuwait 4th Class (1978)
•  Mesir :
  • Commander of the Order of the Republic (1978)
•  Austria :
  • Grand Decoration of Honour in Gold of the Decoration of Honour for Services to the Republic of Austria (1986)
•  Perancis :
  • Commander of the National Order of Merit (1987)
•  Korea Selatan :
  • Gwanghwa Medal of the Order of Diplomatic Service Merit (1988)
•  Venezuela :
  • Grand Cordon of the Order of the Liberator (1988)
•  Jepang :
  • Grand Cordon of the Order of the Rising Sun (2008)^[14]

Buku

1. Pembangunan untuk Rakyat (1996)
2. Administrasi Pembangunan: Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia (1997)

Galeri

• 
  Ginanjar Kartasasmita sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (2010).
• 
  Ginanjar Kartasasmita

Pranala luar

• (Indonesia) Profil Diarsipkan 2012-04-16 di Wayback Machine. pada situs TokohIndonesia.com.

Referensi

Jabatan politik
Posisi baru	Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia 2004–2009	Diteruskan oleh: Irman Gusman
Didahului oleh: Saleh Afiff	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia 1998–1999	Diteruskan oleh: Kwik Kian Gie
Didahului oleh: Saleh Afiff	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 1993–1998	Diteruskan oleh: Boediono
Didahului oleh: Soebroto	Menteri Pertambangan dan Energi Indonesia 1988–1993	Diteruskan oleh: Ida Bagus Sudjana
Jabatan pemerintahan
Didahului oleh: Suhartoyo	Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 1985–1988	Diteruskan oleh: Sanyoto Sastrowardoyo