Menteri Besar Perak
Menteri Besar Perak | |
---|---|
منتري بسر ڤراق | |
Petahana Saarani Mohamad sejak 10 Desember 2020 | |
Pemerintah Negara Bagian Perak | |
Gelar | Yang Amat Berhormat (The Most Honourable) |
Anggota | Dewan Eksekutif Negara Bagian Perak |
Atasan | Dewan Undangan Negeri Perak |
Kediaman | Jalan Raja Dihilir, Ipoh, Perak |
Kantor | Gedung Darul Ridzuan Lt. 2, Jalan Panglima Bukit Gantang Wahab, 30000 Ipoh, Perak |
Ditunjuk oleh | Nazrin Muizzuddin Shah Sultan Perak |
Pejabat perdana | Abdul Wahab Toh Muda Abdul Aziz |
Dibentuk | 1 Februari 1948; 76 tahun lalu (1948-02-01) |
Situs web | www |
Menteri Besar Perak (bahasa Melayu: منتري بسر ڤراق) adalah kepala pemerintahan dalam Negara Bagian Perak, Malaysia. Berdasarkan konvensi, seseorang anggota Dewan Undangan Negeri Perak dapat dipilih menjadi Menteri Besar jika ia memimpin partai atau koalisi partai yang memperoleh kursi mayoritas dalam Dewan Undangan Negeri Perak.
Saat ini Menteri Besar Perak dijabat oleh Dato' Sri Saarani Mohamad sejak 10 Desember 2020[1].
Pengangkatan
Berdasarkan Konstitusi Negara Bagian Perak, Sultan Perak akan melantik Menteri Besar untuk memimpin Dewan Eksekutif Negara Bagian Perak (bahasa Melayu: Majelis Mesyuarat Kerajaan Negeri Perak). Seorang Menteri Besar yang akan dilantik oleh Sultan harus merupakan seorang anggota Dewan Undangan Negeri Perak yang dalam pandangan Sultan sudah memegang kursi mayoritas dalam Dewan Undangan Negeri Perak. Selain itu Menteri Besar Perak juga harus berasal dari etnis Melayu yang beragama Islam dan bukan warga negara Malaysia dari jalur naturalisasi. Sultan atas usul Menteri Besar mengangkat tidak lebih dari sepuluh atau kurang dari empat orang anggota Dewan Undangan Negeri Perak untuk menjadi anggota Dewan Eksekutif Negara Bagian Perak.
Anggota Dewan Eksekutif harus mengucapkan dan menyetujui sumpah jabatan dan kesetiaan serta sumpah kerahasiaan sebelum mereka dapat menjalankan fungsi jabatannya di hadapan Sultan Perak. Dewan Eksekutif bertanggung jawab secara kolektif kepada Dewan Undangan Negeri. Anggota Dewan Eksekutif tidak boleh memegang jabatan apa pun yang mencari keuntungan dan terlibat dalam perdagangan, bisnis, atau profesi apa pun yang akan menimbulkan konflik kepentingan.
Jika pemerintah negara bagian Perak tidak dapat meloloskan UU Anggaran Belanja Negara Bagian, atau pemerintah mendapat mosi tidak percaya maka Menteri Besar harus mengundurkan diri. Pilihan Sultan untuk menggantikan Menteri Besar akan ditentukan oleh keadaan. Seorang anggota Dewan Eksekutif selain Menteri Besar akan memegang jabatan atas kemauan Sultan, kecuali pengangkatan anggota Dewan Eksekutif mana pun telah dicabut oleh Sultan atas saran Menteri Besar tetapi dapat sewaktu-waktu mengundurkan diri dari jabatannya.
Setelah pengunduran diri karena alasan lain, kekalahan dalam pemilu atau kematian Menteri Besar, Sultan umumnya akan menunjuk Menteri Besar orang yang dipilih oleh partai yang berkuasa sebagai pemimpin baru mereka.
Kewenangan
Kekuasaan Menteri Besar mempunyai sejumlah batasan. Menteri Besar yang diberhentikan sebagai pemimpin partainya, atau yang pemerintahannya kehilangan mosi tidak percaya di Dewan Undangan Negeri, harus menjadi penasihat pemilihan negara bagian atau mengundurkan diri dari jabatannya atau diberhentikan oleh Sultan. Kegagalan RUU pasokan (yang berkaitan dengan pengeluaran uang) atau ketidakmampuan untuk meloloskan undang-undang penting terkait kebijakan dipandang memerlukan pengunduran diri pemerintah atau pembubaran Dewan Legislatif, seperti halnya mosi tidak percaya, karena sebuah pemerintahan yang tidak bisa mengeluarkan uang akan dilumpuhkan, disebut juga hilangnya pasokan.
Partai yang dipimpin oleh Menteri Besar biasanya memiliki mayoritas di Dewan Undangan Negeri dan disiplin partai sangat kuat dalam politik Perak, sehingga pengesahan undang-undang pemerintah melalui Dewan Undangan Negeri sebagian besar hanya sekedar formalitas.
Daftar Menteri Besar Perak
Tabel di bawah ini menunjukkan daftar Menteri Besar Perak sejak 1948:[2]
Keterangan warna (untuk partai politik):
UMNO NAP Perikatan / Barisan Nasional Pakatan Rakyat Pakatan Harapan Perikatan Nasional
No. | Potret | Name (Lahir–Wafat) Daerah Pemilihan | Masa Jabatan | Partai[a] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mulai Menjabat | Berhenti Menjabat | Lama Menjabat | |||||
1 | Abdul Wahab Toh Muda Abdul Aziz (1905–1959) | 1 Februari 1948 | 1 Agustus 1957 | 7003347000000000000♠9 tahun, 182 hari | UMNO | ||
Independent | |||||||
NAP | |||||||
2 | Mohamed Ghazali Jawi (1924–1982) | 1 Agustus 1957 | 16 April 1959 | 7002624000000000000♠1 tahun, 259 hari | Perikatan (UMNO) | ||
3 | Shaari Shafie (1912–1966) | 16 April 1959 | 8 Mei 1964 | 7003185000000000000♠5 tahun, 23 hari | |||
4 | Ahmad Said (1919–1974) | 9 Mei 1964 | 17 Maret 1969 | 7003177400000000000♠4 tahun, 313 hari | |||
5 | Kamaruddin Mohd. Isa (1929–1990) | 18 Maret 1969 | 4 September 1974 | 7003199700000000000♠5 tahun, 171 hari | |||
6 | Mohamed Ghazali Jawi (1924–1982) | 4 September 1974 | 2 Oktober 1977 | 7003112500000000000♠3 tahun, 29 hari | BN (UMNO) | ||
7 | Dato' Seri Wan Mohamed Wan Teh (1929–1993) | 3 Oktober 1977 | 1 Maret 1983 7003197600000000000♠5 tahun, 150 hari | ||||
8 | Tan Sri Dato' Seri Ramli Ngah Talib (lahir 1941) | 1 Maret 1983 | 3 Desember 1999 | 7003612200000000000♠16 tahun, 278 hari | |||
9 | Dato' Seri DiRaja Tajol Rosli Mohd Ghazali (lahir 1946) | 3 Desember 1999 | 17 Maret 2008 | 7003302800000000000♠8 tahun, 106 hari | |||
10 | Dato' Seri Mohammad Nizar Jamaluddin (lahir 1957) | 17 Maret 2008 | 6 Februari 2009 | 7002327000000000000♠327 hari | PR (PAS) | ||
11 | Dato' Seri DiRaja Zambry Abdul Kadir (lahir 1962) | 12 Mei 2009 | 12 Mei 2018 | 7003328700000000000♠9 tahun, 0 hari | BN (UMNO) | ||
12 | Dato' Seri Ahmad Faizal Azumu (lahir 1970) | 12 Mei 2018 | 10 Maret 2020 | 7002669000000000000♠1 tahun, 304 hari | PH (BERSATU) | ||
13 Maret 2020 | 5 Desember 2020 | PN (BERSATU) | |||||
13 | Dato' Seri Saarani Mohamad (lahir 1962) | 10 Desember 2020 | Petahana | 7003125700000000000♠3 tahun, 162 hari | BN (UMNO) |
- ^ Kolom ini hanya menampilkan partai asal dari menteri besar. Pemerintah Negara Bagian perak mungkin terdiri dari koalisi partai yang tidak tersebut disini.
Lihat Pula
- Krisis Konstitusional Perak 2009
- Dato' Seri Ir Hj. Mohammad Nizar Bin Jamaluddin v. Dato' Dr. Zambry Bin Abd. Kadir
Daftar Referensi
Pranala Luar
- Portal YAB Menteri Besar Perak (Official site) (dalam bahasa Melayu)