Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Jenis
Jenis	Alat kelengkapan DPR yang berfungsi untuk mengatur agenda DPR serta mengelola lingkup kerja dari komisi-komisi yang ada di DPR
Pimpinan
Ketua	Puan Maharani (PDIP)
Wakil Ketua	Lodewijk Freidrich Paulus (Golkar)
Wakil Ketua	Sufmi Dasco Ahmad (Gerindra)
Wakil Ketua	Rachmad Gobel (NasDem)
Wakil Ketua	Muhaimin Iskandar (PKB)
Komposisi
Partai & kursi	PDI-P (13) Golkar (10) Gerindra (9) NasDem (7) PKB (7) Demokrat (5) PKS (4) PAN (4) PPP (2)
Situs web
Badan Musyawarah DPR RI
L • B Bantuan penggunaan templat ini

Badan Musyawarah dan merupakan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang bersifat tetap.

DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Musyawarah pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang. Anggota Badan Musyawarah berjumlah paling banyak 1/10 (satu persepuluh) dari jumlah anggota berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi yang ditetapkan oleh rapat paripurna.

Ketua dan/atau sekretaris fraksi karena jabatannya menjadi anggota Badan Musyawarah.

Pimpinan DPR karena jabatannya juga sebagai pimpinan Badan Musyawarah dan dalam hal ini Pimpinan DPR tidak merangkap sebagai anggota dan tidak mewakili fraksi.

Tugas

menetapkan agenda DPR untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan undang-undang, dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna untuk mengubahnya;
memberikan pendapat kepada pimpinan DPR dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPR;
meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPR yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
mengatur lebih lanjut penanganan suatu masalah dalam hal undang-undang mengharuskan Pemerintah atau pihak lainnya melakukan konsultasi dan koordinasi dengan DPR;
menentukan penanganan suatu rancangan undang-undang atau pelaksanaan tugas DPR lainnya oleh alat kelengkapan DPR;
mengusulkan kepada rapat paripurna mengenai jumlah komisi, ruang lingkup tugas komisi, dan mitra kerja komisi yang telah dibahas dalam konsultasi pada awal masa keanggotaan DPR; dan
melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna kepada Badan Musyawarah.

Anggota

Nama	Fraksi	Jabatan
DR. H. MARZUKI ALIE	Partai Demokrat	Ketua
Ir. TAUFIK KURNIAWAN, MM	Partai Amanat Nasional	Wakil Ketua
Drs. H. PRIYO BUDI SANTOSO	Partai Golongan Karya	Wakil Ketua
Ir. H. PRAMONO ANUNG WIBOWO. MM	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Wakil Ketua
H.M. ANIS MATTA, LC	Partai Keadilan Sejahtera	Wakil Ketua
ABDUL ROZAQ RAIS	Partai Amanat Nasional	Anggota
Ir. H. TJATUR SAPTO EDY, MT	Partai Amanat Nasional	Anggota
Ir. H. TEGUH JUWARNO, M.Si	Partai Amanat Nasional	Anggota
VIVA YOGA MAULADI, M.Si	Partai Amanat Nasional	Anggota
Drs. AKBAR FAISAL, M.Si	Partai Hati Nurani Rakyat	Anggota

Sekretariat

Nama	Jabatan
Dra. Nurani Bodroini	Kepala Bagian
Kharisun A`laikum, S. Sos	Kepala Sub Bagian Rapat
Dra. Nanik Herry Murni	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Sulardi, S.Sos.	Staf
Sri Hartati Agustin
Luluk Kurniawati
Ujang Miharja
Aqil Imama

Pranala luar

Situs Resmi DPR mengenai Bamus Diarsipkan 2011-10-04 di Wayback Machine.
Ketua, Wakil ketua dan Anggota Diarsipkan 2011-11-01 di Wayback Machine.
Sekretariat Diarsipkan 2011-08-28 di Wayback Machine.

l b s Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Fungsi	Legislasi Anggaran Pengawasan
Tugas dan wewenang	Persetujuan Pertimbangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
Hak	Interpelasi Angket Menyatakan pendapat
Alat kelengkapan	Pimpinan (Ketua Wakil Ketua) Badan Musyawarah Komisi (I II III IV V VI VII VIII IX X XI) Badan Legislasi Badan Anggaran Badan Kerja Sama Antar-Parlemen Mahkamah Kehormatan Dewan Badan Urusan Rumah Tangga Badan Akuntabilitas Keuangan Negara Panitia khusus Panitia kerja
Periode	1945–1950 (KNIP) 1950 (DPR RIS) 1950-1956 (DPRS) 1956–1959 DPR Peralihan 1960–1965 (DPR-GR) 1965–1966 (DPR-GR tanpa PKI) 1966–1971 (DPR-GR/DPR Orde Baru) 1971–1977 1977–1982 1982–1987 1987–1992 1992–1997 1997–1999 1999–2004 2004–2009 2009–2014 2014–2019 2019–2024
Anggota	RIS 1950–1956 (DPRS) 1956–1959 1960–1965 (DPR-GR) 1965–1966 (DPR-GR tanpa PKI) 1966–1971 1971–1977 1977–1982 1982–1987 1987–1992 1992–1997 1997–1999 1999–2004 2004–2009 2009–2014 2014–2019 2019–2024 2024–2029
Program Legislasi Nasional	2014-2019 2020-2024
Kode Etik dan Tata tertib	Kode etik Tata tertib
Sekretariat Jenderal	Deputi Bidang Perundang-undangan Deputi Bidang Anggaran dan Pengawasan Deputi Bidang Persidangan dan Kerja Sama Antar Parlemen Deputi Bidang Administrasi
Fraksi aktif	PDIP Golkar Gerindra NasDem Demokrat PKB PAN PKS PPP
Fraksi non aktif	Reformasi KKI PDU PDKB PBB TNI/Polri BPD PBR PDS Hanura
Media	TVR Parlemen
Lihat pula: Politik dan pemerintahan Indonesia Pemilihan umum

l b s Topik Indonesia
Sejarah Nusantara (pra-Indonesia)	Prasejarah Kerajaan Hindu-Buddha Kerajaan Islam Kerajaan Kristen Era kolonial Portugis Era VOC Era Hindia Belanda Era pendudukan Jepang
Sejarah Indonesia	Sejarah nama Proklamasi Era transisi Revolusi nasional KMB Pengakuan Belanda Era RIS Era demokrasi liberal Dekret presiden Era demokrasi terpimpin Trikora Konfrontasi ke Malaysia G30S Era orde baru Supersemar Pendudukan di Timor Timur Gerakan 1998 Era reformasi Referendum Timor Timur
Geografi	Air terjun Bendungan dan waduk Danau Gunung Pegunungan Gunung berapi Laut Pulau dan kepulauan menurut provinsi abjad A-L M-Z Perairan Selat Sungai Tanjung dan ujung Tempat Teluk Titik-titik garis pangkal Wilayah
Politik dan pemerintahan	Ibu kota negara Lembaga negara Pemerintah Presiden Kementerian MPR DPR DPD Kekuasaan kehakiman MA MK KY BPK Perwakilan di luar negeri Kepolisian Militer Administratif (Provinsi Kabupaten/kota Kecamatan dan kelurahan/desa) Hubungan luar negeri Hukum Undang-undang Pemilu Partai politik Kewarganegaraan
Ekonomi	APBN APBD Bank Pasar modal IDX JFX Pariwisata Pertanian dan perkebunan Perusahaan BUMN Sains dan teknologi Transportasi Penerbangan Perkeretaapian
Demografi	Suku bangsa Bahasa nasional Bahasa daerah Agama Nama orang Tokoh Kesehatan Kesehatan hewan Pelayanan kesehatan
Budaya	Seni Film Tari Sastra Musik Lagu Masakan Mitologi Pendidikan Olahraga Permainan tradisional Busana daerah Daftar Warisan Budaya Takbenda Indonesia Arsitektur Bandar udara Pelabuhan Stasiun kereta api Terminal Pembangkit listrik Warisan budaya Wayang Batik Keris Angklung Tari Saman Noken
Simbol	Sang Saka Merah Putih Garuda Pancasila Ibu Pertiwi Nusantara
Flora dan fauna	Fauna Indonesia Flora Indonesia Bunga Binatang Burung Ikan Tumbuhan endemik Cagar alam Suaka margasatwa Taman nasional Terumbu karang
Lainnya	Media Telekomunikasi Internet Permainan video Penyiaran Televisi Terestrial Berlangganan Radio Tanda kehormatan Kode pos Kode telepon Kode kendaraan Hari penting
Garis besar • Portal