Badan Urusan Rumah Tangga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Badan Urusan Rumah Tangga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Jenis
Jenis	Alat kelengkapan DPR yang berfungsi untuk mengatur kebijakan yang berhubungan dengan kerumahtanggaan DPR
Pimpinan
Ketua	Agung Budi Santoso (Demokrat)
Wakil Ketua	Dede Indra Permana Soediro (PDIP)
Wakil Ketua	Novita Wijayanti (Gerindra)
Wakil Ketua	Achmad Dimyati Natakusumah (PKS)
Wakil Ketua	Nasril Bahar (PAN)
Komposisi
Partai & kursi	PDI-P (5) Golkar (4) Gerindra (3) NasDem (3) PKB (3) Demokrat (2) PKS (2) PAN (2) PPP (1)
Situs web
Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI
L • B Bantuan penggunaan templat ini

Badan Urusan Rumah Tangga Dewan Perwakilan Rakyat (disingkat BURT DPR), dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap.

DPR menetapkan susunan dan keanggotaan BURT pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang.

Jumlah anggota BURT ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada permulaan tahun sidang.

Pimpinan BURT merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial, yang terdiri atas 1 (satu) orang ketua yang dijabat oleh ketua DPR dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota BURT berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.

Tugas

menetapkan kebijakan kerumahtanggaan DPR;
melakukan pengawasan terhadap Sekretariat Jenderal dalam pelaksanaan kebijakan kerumahtanggaan DPR sebagaimana dimaksud dalam huruf a, termasuk pelaksanaan dan pengelolaan anggaran DPR;
melakukan koordinasi dengan alat kelengkapan DPD dan alat kelengkapan MPR yang berhubungan dengan masalah kerumahtanggaan DPR, DPD, dan MPR yang ditugaskan oleh pimpinan DPR berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah;
menyampaikan hasil keputusan dan kebijakan Badan Urusan Rumah Tangga kepada setiap anggota; dan
menyampaikan laporan kinerja dalam rapat paripurna DPR yang khusus diadakan untuk itu.

Pimpinan

Periode 2014-2019

Nama	Fraksi	Jabatan
Roem Kono	Partai Golongan Karya	Ketua
Agung Budi Santoso	Partai Demokrat	Wakil Ketua
Novita Wijayanti	Partai Gerindra	Wakil Ketua
A. Dimyati Natakusumah	Partai Persatuan Pembangunan	Wakil Ketua
Elva Hartati	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Wakil Ketua

Periode 2019-2024^[1]


NA	Nama	Jabatan	Fraksi	Dapil
538	H. AGUNG BUDI SANTOSO, SH, MM	Ketua	Partai Demokrat	JAWA BARAT I
102	Hj. NOVITA WIJAYANTI, SE, MM	Wakil Ketua	Partai Gerakan Indonesia Raya	JAWA TENGAH VIII
448	DR. H. R. ACHMAD DIMYATI NATAKUSUMAH, S.H., M.H.	Wakil Ketua	Partai Keadilan Sejahtera	BANTEN I
486	H. A. BAKRI H.M., S.E.	Wakil Ketua	Partai Amanat Nasional	JAMBI

Pranala luar

Situs Resmi mengenai Badan Urusan Rumah Tangga Dewan Perwakilan Rakyat Diarsipkan 2011-10-04 di Wayback Machine.
Ketua, Wakil ketua dan Anggota Diarsipkan 2011-11-02 di Wayback Machine.
Sekretariat^{[pranala nonaktif permanen]}

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Fungsi

Tugas dan wewenang

Persetujuan
Pertimbangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Hak

Alat kelengkapan

Periode

1945–1950 (KNIP)
1950 (DPR RIS)
1950-1956 (DPRS)
1956–1959
DPR Peralihan
1960–1965 (DPR-GR)
1965–1966 (DPR-GR tanpa PKI)
1966–1971 (DPR-GR/DPR Orde Baru)
1971–1977
1977–1982
1982–1987
1987–1992
1992–1997
1997–1999
1999–2004
2004–2009
2009–2014
2014–2019
2019–2024

Anggota

Program Legislasi Nasional

Kode Etik dan Tata tertib

Kode etik
Tata tertib

Sekretariat Jenderal

Fraksi aktif

Fraksi non aktif

Reformasi
KKI
PDU
PDKB
PBB
TNI/Polri
BPD
PBR
PDS
Hanura

Media

TVR Parlemen

Lihat pula: Politik dan pemerintahan Indonesia
Pemilihan umum

l b s Topik Indonesia
Sejarah Nusantara (pra-Indonesia)	Prasejarah Kerajaan Hindu-Buddha Kerajaan Islam Kerajaan Kristen Era kolonial Portugis Era VOC Era Hindia Belanda Era pendudukan Jepang
Sejarah Indonesia	Sejarah nama Proklamasi Era transisi Revolusi nasional KMB Pengakuan Belanda Era RIS Era demokrasi liberal Dekret presiden Era demokrasi terpimpin Trikora Konfrontasi ke Malaysia G30S Era orde baru Supersemar Pendudukan di Timor Timur Gerakan 1998 Era reformasi Referendum Timor Timur
Geografi	Air terjun Bendungan dan waduk Danau Gunung Pegunungan Gunung berapi Laut Pulau dan kepulauan menurut provinsi abjad A-L M-Z Perairan Selat Sungai Tanjung dan ujung Tempat Teluk Titik-titik garis pangkal Wilayah
Politik dan pemerintahan	Ibu kota negara Lembaga negara Pemerintah Presiden Kementerian MPR DPR DPD Kekuasaan kehakiman MA MK KY BPK Perwakilan di luar negeri Kepolisian Militer Administratif (Provinsi Kabupaten/kota Kecamatan dan kelurahan/desa) Hubungan luar negeri Hukum Undang-undang Pemilu Partai politik Kewarganegaraan
Ekonomi	APBN APBD Bank Pasar modal IDX JFX Pariwisata Pertanian dan perkebunan Perusahaan BUMN Sains dan teknologi Transportasi Penerbangan Perkeretaapian
Demografi	Suku bangsa Bahasa nasional Bahasa daerah Agama Nama orang Tokoh Kesehatan Kesehatan hewan Pelayanan kesehatan
Budaya	Seni Film Tari Sastra Musik Lagu Masakan Mitologi Pendidikan Olahraga Permainan tradisional Busana daerah Daftar Warisan Budaya Takbenda Indonesia Arsitektur Bandar udara Pelabuhan Stasiun kereta api Terminal Pembangkit listrik Warisan budaya Wayang Batik Keris Angklung Tari Saman Noken
Simbol	Sang Saka Merah Putih Garuda Pancasila Ibu Pertiwi Nusantara
Flora dan fauna	Fauna Indonesia Flora Indonesia Bunga Binatang Burung Ikan Tumbuhan endemik Cagar alam Suaka margasatwa Taman nasional Terumbu karang
Lainnya	Media Telekomunikasi Internet Permainan video Penyiaran Televisi Terestrial Berlangganan Radio Tanda kehormatan Kode pos Kode telepon Kode kendaraan Hari penting
Garis besar • Portal

^ RI, Setjen DPR. "Badan Urusan Rumah Tangga - Dewan Perwakilan Rakyat". www.dpr.go.id. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-11-11. Diakses tanggal 2019-11-11.